Perempuan dalam Politik Indonesia: Seberapa Didengar?

Tahun 2019 diwarnai wajah-wajah baru dalam dunia politik, khususnya oleh perempuan. Berita terbaru mengabarkan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perempuan pertama di Indonesia untuk periode 2019-2024. Di kalangan calon legislatif partai, ada Grace Natalie dan Tsara Amany dari Partai Solidaritas Indonesia yang aktif menggalakan kampanye di media sosial. Lebih dekat, ada Anggiasari Pujiastutie, salah satu calon legislatif dari Partai Nasional Demokrat yang aktif membawa nilai-nilai emansipasi perempuan dan difabel di Yogyakarta.

Tidak hanya di politik kalangan elit, perempuan pun turut aktif di politik tingkat akar rumput. Perempuan menjadi konstituen politik yang penting untuk menyebarkan kampanye edukasi politik. Di ranah media, ada Najwa Shihab (Narasi) dan Cania Citta Irlanie (IDN Times) yang memiliki kanal media independen yang berfungsi mengabarkan berita politik terbaru sekaligus mengedukasi audiens. Di media sosial, perempuan dari segala latar belakang dengan lebih mudah saling berbagi informasi untuk meningkatkan kesadaran politik.

Dalam politik praktis, Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Tidak dapat dipungkiri, patokan angka ini meningkatkan jumlah perempuan dalam pencalonan anggota parlemen. Hal ini dikarenakan, dalam UU no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik diharuskan untuk menyertakan representasi perempuan minimal 30% dari jumlah seluruh representasi yang dicalonkan. Di tingkat pusat, 16 partai politik berhasil memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan.

Tiga paragraf di atas memberi kabar bahagia dengan meningkatnya partisipasi perempuan di ranah politik. Namun, seberapa didengar perempuan Indonesia di ranah politik tersebut?

Nampaknya, suara perempuan masih terlampau kecil dibanding jumlahnya. Pengambilan keputusan di tingkat pusat, bahkan dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan ranah pribadi perempuan, masih didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Asumsi ini terlihat jelas ketika perdebatan mengenai pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih menjadi persoalan hingga sekarang. Bahkan, Ketua DPR Puan Maharani pun belum menjawab tegas mengenai komitmennya untuk menuntaskan RUU PKS yang masih ditunda DPR RI periode lalu. Padahal, nilai-nilai pemberdayaan perempuan dari kekerasan berbasis gender dan seksualitas jelas menjadi hal pokok yang dibahas dalam RUU PKS—ternyata, masih sulit bagi kalangan elit politik yang sama-sama perempuan untuk menyelesaikan perdebatannya, karena ditarik ulur oleh kepentingan politik yang tidak sensitif gender. Bahkan di ranah aktivisme akar rumput pun, RUU PKS masih menjadi pembicaraan sengit dari masing-masing kubu yang pro dan kontra, tenggelam dengan opini-opini maskulin yang menyerang keterlibatan perempuan dalam pembentukan undang-undang sebagai “tidak rasional”.

Perempuan Indonesia dalam politik harus beremansipasi dari posisi yang hanya ditempatkan di posisi calon legislatif sebagai sekadar pengisi peraturan kuota representasi wajib negara, menjadi perempuan yang didengar aspirasinya dalam proses pengambilan kebijakan politik dan dianggap setara dengan opini laki-laki. Langkah harus dimulai dengan menulis ulang semua peraturan tidak tertulis yang menghambat potensi perempuan dalam berpolitik, termasuk mematahkan asumsi bahwa perempuan “tidak rasional”, dan membangun kesadaran akan pentingnya representasi perempuan di politik praktis yang benar mewakilkan aspirasi rakyat perempuan.

TEDxMlatiWomen mengajakmu untuk #ReWRITETheRules bersama kami, termasuk dalam hal partisipasi perempuan dalam politik. Apakah kamu siap?

Nantikan kabar kami selanjutnya:

  • Find us on

This event is open to the public

Coming Soon

Contact Info

Address

Yogyakarta

Phone

+62 812-3993-3167 (Tania)